Baharuddin Aritonang

Perencanaan Pembangunan Pasca Amandemen Konstitusi

10 Mei 2016
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ingin kembali dihidupkan. Wacana tersebut diapungkan Ketua Umum Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, dalam Rapat Kerja Nasional PDIP, pada 10 Januari 2016. Dikatakannya, sebuah rencana pembangunan nasional semesta berencana jangka panjang diperlukan agar pembangunan berjalan secara komprehensif. Dalam satu kesatuan secara berkesinambungan, dari pusat sampai ke daerah-daerah, serta di segala sektor. Dengan langkah seperti itulah, maka pembangunan tidak seperti orang yang menari poco-poco atau maju mundur.
2016_ART_PP_Konstitusi_01.pdf

Opini : BPK dan pemeriksaan BUMN

18 Juli 2014
Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang mengajukan materi Undang-undang (UU) Keuangan Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Intinya agar kekayaan negara yang dipisahkan (diantaranya yang dikelola oleh BUMN) dikeluarkan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Dengan demikian tidak tunduk pada pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2014_ART_PP_BPK dan pemeriksaan BUMN03_01.pdf

• 1